1. Konstitusional-Pendidikan

Perubahan UUd 1945 pada 1999-2002 tidak hanya melahirkan lembaga negara baru, tetapi juga berhasil melakukan perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk merombak pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pada mulanya kedaulatan rakyat diserahkan secara utuh kepada MPR, sehingga siapa pun yang bisa "menguasai" lembaga ini, ia akan menjadi "penguasa" Indonesia yang mengarah pada otoritarian. Setelah perubahan UUD 1945, kedaulatan tidak ladi diberikan utuh kepada MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan begitu, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus tetap pada koridor dan batas-batas hukum, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antara lembaga negara. Di sinilah pentingnya buku ini, karena telah berhasil menggambarkan secara gamblang transformasi demokrasi yang pelaksanaannya dipagari oleh konstitusi.