Detail Katalog

ID: 7581
Cover Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU RI No.37 Th.2004)

Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU RI No.37 Th.2004)

Edisi: Cet.2

Pengarang:
Redaksi Sinar Grafika
Penerbit:
Alumni
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2007
Bahasa:
ind
Subjek
Hukum Dagang -- Kepailitan - Undang-undang
Deskripsi Fisik:
vii,176p.; 20,5 cm
ISBN:
9790070063
Nomor Panggil:
346.078/XXX/U
Control Number:
INLIS000000000007581
BIB ID:
0010-0520007581
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000007865 346.078/XXX/U Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000014590 346.078/XXX/U Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000014591 346.078/XXX/U Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000014592 346.078/XXX/U Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000014593 346.078/XXX/U Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000007866 346.078/XXX/U Tandon Perpustakaan RPH Tandon
Format MARC21 - Total 16 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000007581 1
005 _ _ 20200508204030 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 9790070063 4
035 _ _ 0010-0520007581 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 346.078 7
084 _ _ $a 346.078/XXX/U 8
100 _ _ $a Redaksi Sinar Grafika 9
245 _ _ $a Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU RI No.37 Th.2004) 10
250 _ _ $a Cet.2 11
260 _ _ $a Jakarta $b Alumni $c 2007 12
300 _ _ $a vii,176p.; 20,5 cm$c 20,5 cm 13
520 _ _ $a Undang-undang ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai kontroversi yang kerap timbul sewaktu Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 masih diterapkan. Dengan diaturnya ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, diharapkan para hakim pengadilan niaga mampu menjatuhkan putusan atas permohonan pailit secara adil dan bijaksana berdasarkan kepastian hukum sehingga tercipta rasa keadilan yang dapat diterima bersama oleh pihak kreditor dan debitur. Undang-undang Kepailitan ini kami lengkapi dengan satu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan ini. 14
650 _ _ $a Hukum Dagang 15
650 _ _ $a Kepailitan - Undang-undang 16
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 12 Nov 2008
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export