Detail Katalog

ID: 7722
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Mekanisme pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah (Disertasi)

Pengarang:
Agussalim Andi Gadjong
Penerbit:
Universitas Islam Indonesia
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2007
Bahasa:
ind
Subjek
Pemerintahan Daerah
Deskripsi Fisik:
xxii, 516 hlm.;23 cm.
ISBN:
8501. 000.026
Nomor Panggil:
320.8/GAD/m
Control Number:
INLIS000000000007722
BIB ID:
0010-0520007722
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000021167 320.8/GAD/m Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 16 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000007722 1
005 _ _ 20200508204103 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 8501. 000.026 4
035 _ _ 0010-0520007722 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 320.8 7
084 _ _ $a 320.8/GAD/m 8
100 _ _ $a Agussalim Andi Gadjong 9
245 _ _ $a Mekanisme pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah (Disertasi) 10
260 _ _ $a Jakarta $b Universitas Islam Indonesia $c 2007 11
300 _ _ $a xxii, 516 hlm.;23 cm.$c 23 cm. 12
500 _ _ $a Indeks : Hlm. 512-513 13
504 _ _ $a Hlm. 500-511 14
520 _ _ $a Landasan teori dalam penelitian digunakan legalitas kewenangan dan teori kewenangan atribusi, delegasi, mandate, dengan meletakan pembagian kekuasaan Areal Division of power (vertical) dengan pola general competence dan ultra vires sebagai teori utama (grand theory), konsep bentuk dan susunan Negara, konsep Negara hukum, asas pemerintahan daerah serta konsep Negara demokrasi/ kedaulatan rakyat sebagai teori madya/teori pendamping (middle range theory). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif, berdasarkan data sekunder dalam klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, tersier, dengan mempergunakan pendekatan: yuridis-filosofis, yuridis-historis, yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendelegasian kewenangan memiliki justifikasi filosofis dalam cita dan ide bernegara, hakekat Negara kesatuan, dan konstitusi/UUD untuk menciptakan keseimbangan antara penguatan pemerintah di daerah dengan keutuhan dan kelangsungan “NKRI”. Pendelegasian kewenangan mempunyai sifat, bentuk, besaran yang berebeda, pelaksanaan, visi dan misi penyelenggara Negara dan pemerintahan dan kebijakan sosial politik, serta politik hukum yang dikedepankan oleh pemerintah dalam penerbitan dan pemberlakuan peraturan. 15
650 _ _ $a Pemerintahan Daerah 16
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 28 Jan 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export