Detail Katalog

ID: 7742

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Hak Penguasaan Negara atas Tanah dalam Kaitan Otonomi Daerah (Disertasi)

Pengarang:
Winny Wiriani

Penerbit:
Universitas Katolik Parahyangan

Tempat Terbit:
Bandung

Tahun Terbit:
2010

Bahasa:
ind

Subjek

Land Use-Law and Legislation -- Tanah-Undang-Undang dan peraturan

Deskripsi Fisik:
viii, 234 hlm; 29 cm

ISBN:
2044822010

Nomor Panggil:
346.046/WIR/h

Control Number:
INLIS000000000007742

BIB ID:
0010-0520007742

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000023926`	`346.046/WIR/h`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000007742	1
005	`_`	`_`	20200508204108	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a 2044822010	4
035	`_`	`_`	0010-0520007742	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 346.046	7
084	`_`	`_`	$a 346.046/WIR/h	8
100	`_`	`_`	$a Winny Wiriani	9
245	`_`	`_`	$a Hak Penguasaan Negara atas Tanah dalam Kaitan Otonomi Daerah (Disertasi)	10
260	`_`	`_`	$a Bandung $b Universitas Katolik Parahyangan $c 2010	11
300	`_`	`_`	$a viii, 234 hlm; 29 cm$c 29 cm	12
520	`_`	`_`	$a Penelitian disertasi ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan Hak menguasai dari Negara atas tanah dalam kaitannya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya terhadap permasalahan tersebut dilakukan analisa. Penelitian lebih diorientasikan pada data sekunder dengan penelitian konseptual berdasarkan hukum-hukum primer, sekunder dan tersier dalam melengkapi penelitian itu mengkaji dan diberlakukanya otonomi daerah. Berdasarkan penelitian diatas, terdapat kecenderungan bahwa pemerintah daerah berpendapat memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan pertanahan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan atas tanah yang berada di wilayahnya dalam tugas pembantuan, pemanfaatan dalam bidang pertanahan. Pemerintah daerah dapat memiliki tanah sesuai dengan peraturan yang ada, namun tidak dapat membuat peraturan yang berkaitan dengan pertahanan secara nasional.	13
650	`_`	`_`	$a Land Use-Law and Legislation	14
650	`_`	`_`	$a Tanah-Undang-Undang dan peraturan	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 27 Jan 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Winny Wiriani Dari Universitas Katolik Parahyangan Subjek: Land Use-Law and Leg... Tahun 2010