Detail Katalog

ID: 7796

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 (Tesis)

Pengarang:
Rita

Penerbit:
Universitas Islam jakarta

Tempat Terbit:
Jakarta

Tahun Terbit:
2011

Bahasa:
ind

Subjek

General Election-President-Vice President Constitutional Court Decision Identity Cards -- Pemilihan Umum-Presiden-Wakil Presiden Putusan Mahkamah Konstitusi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Deskripsi Fisik:
x, 133 hlm.; 23 cm

ISBN:
22836

Nomor Panggil:
324/RIT/P

Control Number:
INLIS000000000007796

BIB ID:
0010-0520007796

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000023925`	`324/RIT/P`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000007796	1
005	`_`	`_`	20200508204120	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a 22836	4
035	`_`	`_`	0010-0520007796	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 324	7
084	`_`	`_`	$a 324/RIT/P	8
100	`_`	`_`	$a Rita	9
245	`_`	`_`	$a Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 (Tesis)	10
260	`_`	`_`	$a Jakarta $b Universitas Islam jakarta $c 2011	11
300	`_`	`_`	$a x, 133 hlm.; 23 cm$c 23 cm	12
520	`_`	`_`	$a Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII-2009, telah memberikan ruang baru dalam pelaksanaan proses demokratisasi di Indonesia. Putusan yang memberikan kelonggaran pada prosedur administratif pelaksanaan Pemilu Presiden yang diadakan pada tanggal 8 Juli 2009, yaitu dengan diperbolehkannya penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor dalam proses pemilihan, telah sedikit banyak memberikan jaminan terhadap hak warga negara pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi dalam bentuknya sebagai dasar argumentasi, yang berkaitan dengan sikap dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh KPUD untuk menyelesaikan problematika Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang muncul. Pertimbangan utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam perkara ini adalah bahwa DPT sebagai prosedur yang bersifat administratif, tidaklah seharusnya dapat menegasikan hak memilih warga sebagai hak konstitusional yang bersifat substansial . Sehingga hak memilih warga tidak menjadi hilang dengan tidak dipenuhinya ketentuan yang bersifat prosedural tersebut.	13
650	`_`	`_`	$a General Election-President-Vice President; Constitutional Court Decision; Identity Cards	14
650	`_`	`_`	$a Pemilihan Umum-Presiden-Wakil Presiden; Putusan Mahkamah Konstitusi; Kartu Tanda Penduduk (KTP)	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 13 Feb 2014
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Rita Dari Universitas Islam jakarta Subjek: General Election-Pre... Tahun 2011