Detail Katalog

ID: 7826
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Kegagalan Reformasi Konstitusi di Indonesia (Tesis)

Pengarang:
REFLIANI
Penerbit:
Universitas Islam Indonesia,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2002
Bahasa:
ind
Subjek
Reformasi Konstitusi
Deskripsi Fisik:
vii, 336 hlm; 28 cm ; 28 cm
ISBN:
650001507
Nomor Panggil:
342.03/REF/k
Control Number:
INLIS000000000007826
BIB ID:
0010-0520007826
Catatan
Berakhirnya rezim politik Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 telah membuka kembali wacana tentang reformasi konstitusi amandemen UUD 1945. Bahkan, reformasi konstitusi menjadi salah satu agenda reformasi yang penting selain pemberantasan kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) danpenghafusan dwifungsi ABRI (kini TNI). Untuk menjalankan agenda tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengadakan perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali, mulai dan kemungkinan perubahan keempat (2002). Akan tetapi perubahan-perubahan yang dilakukakan tersebut justru mengundang kritik disana sini, baik dari segi prosedur perubahan maupun subtansi perubahan. Dalam studi ini menyusun memfokuskan pembahasan pada perubahan dalam sidang Tahunan MPR 2000. Fokus penelitian ini MPR untuk menuntaskan reformasi konstitusi perubahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Format MARC21 - Total 14 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000007826 1
005 _ _ 20210323053721 2
035 # # $a 0010-0520007826 3
008 _ _ 210323################|##########|#|## 4
020 # # $a 650001507 5
041 _ _ $a ind 6
082 # # $a 342.03 7
084 # # $a 342.03/REF/k 8
100 _ # $a REFLIANI 9
245 1 # $a Kegagalan Reformasi Konstitusi di Indonesia (Tesis) 10
260 # # $a Jakarta :$b Universitas Islam Indonesia,$c 2002 11
300 # # $a vii, 336 hlm; 28 cm ; $c 28 cm 12
520 # # $a Berakhirnya rezim politik Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 telah membuka kembali wacana tentang reformasi konstitusi amandemen UUD 1945. Bahkan, reformasi konstitusi menjadi salah satu agenda reformasi yang penting selain pemberantasan kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) danpenghafusan dwifungsi ABRI (kini TNI). Untuk menjalankan agenda tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengadakan perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali, mulai dan kemungkinan perubahan keempat (2002). Akan tetapi perubahan-perubahan yang dilakukakan tersebut justru mengundang kritik disana sini, baik dari segi prosedur perubahan maupun subtansi perubahan. Dalam studi ini menyusun memfokuskan pembahasan pada perubahan dalam sidang Tahunan MPR 2000. Fokus penelitian ini MPR untuk menuntaskan reformasi konstitusi perubahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. 13
650 _ 4 $a Reformasi Konstitusi 14
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 29 Jan 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export