Detail Katalog

ID: 8845
Cover Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi : Peradilan Tata Usaha Nagara

Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi : Peradilan Tata Usaha Nagara

Edisi: ke-2

Pengarang:
Suparto Wijoyo
Penerbit:
Airlangga University Press
Tempat Terbit:
Surabaya
Tahun Terbit:
2005
Bahasa:
ind
Subjek
Hukum administrasi
Deskripsi Fisik:
xli, 385 p ; 24 cm
ISBN:
979-3557-35-4
Nomor Panggil:
342.06/WIJ/K
Control Number:
INLIS000000000008845
BIB ID:
0010-0520008845
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000020889 342.06/WIJ/K Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 16 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000008845 1
005 _ _ 20200508204541 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 979-3557-35-4 4
035 _ _ 0010-0520008845 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 342.06 7
084 _ _ $a 342.06/WIJ/K 8
100 _ _ $a Suparto Wijoyo 9
245 _ _ $a Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi : Peradilan Tata Usaha Nagara 10
250 _ _ $a ke-2 11
260 _ _ $a Surabaya $b Airlangga University Press $c 2005 12
300 _ _ $a xli, 385 p ; 24 cm$c 24 cm 13
504 _ _ $a p.201-214 14
520 _ _ $a Beberapa perubahan dan tambahan bunyi pasal yang dilakukan UU PERATURAN 2004 tentu saja memiliki implikasi praktis dalam penyelenggaraan "organisasi" Peradilan Administrasi. Pasal 53 UU PERATUN 2004 yang telah mengakui asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai alasan menggugat merupakan langkah positif dan sekaligus menjadi bukti apresiasi para konseptornya terhadap kajian akademik mengenai AUPB selama ini. Meski demikian harus tetap dikritisi bahwa perumusan AUPB dalam Pasal 53 UU PERATUN 2004 terkesan "setengah hati" dan tidak komprehensif. Bahkan dalam konteks beracara keberadaan Pasal 116 UU PERATUN 2004 tetap saja "tidak menjamin adanya kepastian hukum" menghadapi pejabat pemerintah yang tidak memiliki kesadaran dan penaatan hukum administrasi yang tinggi. Dalam edisi kedua buku ini terdapat pula penambahan dalam judul Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara). Penambahan kata-kata dalam kurung yang berbunyi Peradilan Tata Usaha Negara semata-mata sebagai bentuk pengakuan pada "kenyataan hukum" belaka atas istilah tersebut. 15
650 _ _ $a Hukum administrasi 16
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 26 Jul 2012
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export