Detail Katalog

ID: 9983
Cover Parlimentary threshold dan HAM dalam hukum tata negara di Indonesia / Erfandi

Parlimentary threshold dan HAM dalam hukum tata negara di Indonesia / Erfandi

Edisi: Cet. 1

Pengarang:
Erfandi
Penerbit:
Setara Press,
Tempat Terbit:
Malang :
Tahun Terbit:
2014
Bahasa:
ind
Subjek
Hak asasi
Deskripsi Fisik:
xvii, 167 hlm. ; 23 cm
ISBN:
978-602-1642-08-5
Nomor Panggil:
341.485 98 ERF p
Control Number:
INLIS000000000009974
BIB ID:
0010-0921000009
Catatan
pemberlakuan parliamentary threshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR , DPD dan DPRD adalah inkonstitusional bahkan yang memberatkan partai politik serta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional provinsi dan kabupaten atau kota untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR ,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025544 341.485 98 ERF p Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000025541 341.485 98 ERF p Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000025542 341.485 98 ERF p Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000025543 341.485 98 ERF p Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 23 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000009974 1
005 _ _ 20221108050014 2
035 # # $a 0010-0921000009 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 221108################g##########0#ind## 5
020 # # $a 978-602-1642-08-5 6
082 # # $a 341.485 98 7
084 # # $a 341.485 98 ERF p 8
100 _ # $a Erfandi 9
245 1 # $a Parlimentary threshold dan HAM dalam hukum tata negara di Indonesia /$c Erfandi 10
250 # # $a Cet. 1 11
260 # # $a Malang :$b Setara Press,$c 2014 12
300 # # $a xvii, 167 hlm. ; $c 23 cm 13
650 # 4 $a Hak asasi 14
520 # # $a pemberlakuan parliamentary threshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR , DPD dan DPRD adalah inkonstitusional bahkan yang memberatkan partai politik serta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional provinsi dan kabupaten atau kota untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR ,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota 15
990 # # $a 25544 16
990 # # $a 25541 17
990 # # $a 25542 18
990 # # $a 25543 19
990 # # $a 25544 20
990 # # $a 25541 21
990 # # $a 25542 22
990 # # $a 25543 23
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 02 Sep 2021
Export