Cite This        Tampung        Export Record
Judul Jabatan wakil presiden menurut hukum tata negara Indonesia / Mochamad Isnaeni Ramdhan
Pengarang Mochamad Isnaeni Ramdhan
EDISI Cet. 1
Penerbitan Jakarta : Sinar Grafika, 2015
Deskripsi Fisik xii, 211 hlm. ;23 cm
ISBN 978-979-007-613-6
Subjek Hukum Tata Negara
Abstrak Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil Presiden di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Republik Rakyat China, India, Bulgaria, dan Siprus
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025725 342.024 3 MOC j Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025726 342.024 3 MOC j Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025727 342.024 3 MOC j Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025728 342.024 3 MOC j Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010207
005 20221101082256
007 ta
008 221101################g##########0#ind##
020 # # $a 978-979-007-613-6
035 # # $a 0010-1121000002
082 # # $a 342.024 3
084 # # $a 342.024 3 MOC j
100 0 # $a Mochamad Isnaeni Ramdhan
245 1 # $a Jabatan wakil presiden menurut hukum tata negara Indonesia /$c Mochamad Isnaeni Ramdhan
250 # # $a Cet. 1
260 # # $a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2015
300 # # $a xii, 211 hlm. ; $c 23 cm
520 # # $a Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil Presiden di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Republik Rakyat China, India, Bulgaria, dan Siprus
650 # 4 $a Hukum Tata Negara
990 # # $a 25725/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25725/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25725/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25725/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25725/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25726/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25726/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25726/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25726/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25726/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25727/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25727/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25727/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25727/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25727/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25728/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25728/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25728/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25728/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25728/MKRI-P/V-2017
Content Unduh katalog