Cite This        Tampung        Export Record
Judul Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi : Polemik Penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat / Luthfi Widagdo Eddyono [et.al]
Pengarang Luthfi Widagdo Eddyono
Alboin Pasaribu
Mery Christian Putri
EDISI ed. 1, cet.1
Penerbitan Depok : Rajawali Pers, 2021
Deskripsi Fisik xviii, 174 hlm ;23 cm
ISBN 978-623-372-125-7
Subjek Mahkamah Konstitusi
Abstrak Salah satu hal yang mendasar dari setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah terkait implementasi putusannya. MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara konstitusional yang menjadi kewenangan atau kewajiban berdasarkan konstitusi. Isi buku ini tidak hanya berkaitan dengan hal yang bersifat teknis pelaksanaan putusan, akan tetapi terkait dengan sosial kultural dan satu kajian lain yang juga sangat menarik yaitu departementalisme yang jarang diteliti.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000026970 342.598 LUT d Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000026935 342.598 LUT d Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010580
005 20220608121854
007 ta
008 220608################g##########0#ind##
020 # # $a 978-623-372-125-7
035 # # $a 0010-0622000051
082 # # $a 342.598
084 # # $a 342.598 LUT d
100 0 # $a Luthfi Widagdo Eddyono
245 1 # $a Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi : $b Polemik Penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat /$c Luthfi Widagdo Eddyono [et.al]
250 # # $a ed. 1, cet.1
260 # # $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2021
300 # # $a xviii, 174 hlm ; $c 23 cm
520 # # $a Salah satu hal yang mendasar dari setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah terkait implementasi putusannya. MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara konstitusional yang menjadi kewenangan atau kewajiban berdasarkan konstitusi. Isi buku ini tidak hanya berkaitan dengan hal yang bersifat teknis pelaksanaan putusan, akan tetapi terkait dengan sosial kultural dan satu kajian lain yang juga sangat menarik yaitu departementalisme yang jarang diteliti.
650 # 4 $a Mahkamah Konstitusi
700 0 # $a Alboin Pasaribu
700 0 # $a Mery Christian Putri
990 # # $a 26935/MKRI-P/VI-2022
990 # # $a 26970/MKRI-P/VI-2022
Content Unduh katalog