Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum Adat Undang-Undang Bandar Bima / Siti Maryam R. Salahudin
Pengarang Siti Maryam R. Salahudin
EDISI Cet. 2
Penerbitan Mataram : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2004
Deskripsi Fisik x,181p.;21 cm ;21 cm
ISBN 9793544082
Subjek Hukum Adat
Abstrak Buku ini memuat tujuh buah Peraturan Hukum Adat Bima yang pernah berlaku di wilayah Pemerintah Kerajaan Bima baik sebelum maupun sesudah masuk agama Islam di Bima, yang tercatat di dalam naskah-naskah yang masih tersimpan di Museum "Samparaja" Bima. Diutamakan sebagai naskah 1 Hukum Bicara (dalam Bo Kerajaan Bima disebut dengan Hukum Bicara) Undang-undang Bandar Bima karena sangat banyak hubungannya dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat adat Kerajaan/Kesultanan Bima dan kebijaksanaan pemerintah kerajaan.
Catatan Bibliografi
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000005928 340.57 SIT h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000005452
005 20221027105918
008 221027################|##########|#ind##
020 # # $a 9793544082
035 # # $a 0010-0520005452
041 $a ind
082 # # $a 340.57
084 # # $a 340.57 SIT h
100 0 # $a Siti Maryam R. Salahudin
245 1 # $a Hukum Adat Undang-Undang Bandar Bima /$c Siti Maryam R. Salahudin
250 # # $a Cet. 2
260 # # $a Mataram :$b Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI,$c 2004
300 # # $a x,181p.;21 cm ; $c 21 cm
504 # # $a Bibliografi
520 # # $a Buku ini memuat tujuh buah Peraturan Hukum Adat Bima yang pernah berlaku di wilayah Pemerintah Kerajaan Bima baik sebelum maupun sesudah masuk agama Islam di Bima, yang tercatat di dalam naskah-naskah yang masih tersimpan di Museum "Samparaja" Bima. Diutamakan sebagai naskah 1 Hukum Bicara (dalam Bo Kerajaan Bima disebut dengan Hukum Bicara) Undang-undang Bandar Bima karena sangat banyak hubungannya dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat adat Kerajaan/Kesultanan Bima dan kebijaksanaan pemerintah kerajaan.
650 4 $a Hukum Adat
990 # # $a 05928/MKRI-P/X-2008
990 # # $a 05928/MKRI-P/X-2008
Content Unduh katalog