Judul | Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum National tentang Hukum Acara Pidana 06600 / L.Sumartini |
Pengarang | Sumartini |
Penerbitan | Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 1996 |
Deskripsi Fisik | viii,115 P;21cm ;21cm |
ISBN | 9798799693134 |
Subjek | Criminal procedure --Indonesia. |
Abstrak | Dalam rangka melindungu hak asasi manusia dalam menegakkan hukum pidana,Mencari kebenaran material dari suatu perkara.Pada tahun 1981 telah diundangkan Undang-Undang No.8/1981 Hukum Acara Pidana sebagai pengganti dari RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) atau het Herziene Inlandsch Reglemen.Namun kenyataanya dalam praktik masih terdapat juga berbagai hambatan yang membutuhkan pemikiran sebagai solusi pemecahannya. Sejalan dengan hal tersebut,pada tahun anggaran 1995/1996 Badan Pembinaan Hukum National telah menyusun suatu karya tulis yang berjudul "Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum National Tentang Hukum Acara Pidana".fokus bahasan yang diutamakan adalah penyidikan dan hususnya Penyidik Pegawai Negara Sipil. |
Catatan | Indeks : Index |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000006600 | 345.598 SUM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006213 | ||
005 | 20221104092150 | ||
008 | 221104################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 9798799693134 |
035 | # | # | $a 0010-0520006213 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 345.598 |
084 | # | # | $a 345.598 SUM p |
100 | 0 | # | $a Sumartini |
245 | 1 | # | $a Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum National tentang Hukum Acara Pidana 06600 /$c L.Sumartini |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,$c 1996 |
300 | # | # | $a viii,115 P;21cm ; $c 21cm |
500 | # | # | $a Indeks : Index |
520 | # | # | $a Dalam rangka melindungu hak asasi manusia dalam menegakkan hukum pidana,Mencari kebenaran material dari suatu perkara.Pada tahun 1981 telah diundangkan Undang-Undang No.8/1981 Hukum Acara Pidana sebagai pengganti dari RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) atau het Herziene Inlandsch Reglemen.Namun kenyataanya dalam praktik masih terdapat juga berbagai hambatan yang membutuhkan pemikiran sebagai solusi pemecahannya. Sejalan dengan hal tersebut,pada tahun anggaran 1995/1996 Badan Pembinaan Hukum National telah menyusun suatu karya tulis yang berjudul "Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum National Tentang Hukum Acara Pidana".fokus bahasan yang diutamakan adalah penyidikan dan hususnya Penyidik Pegawai Negara Sipil. |
650 | 4 | $a Criminal procedure --Indonesia. | |
990 | # | # | $a 06600/MKRI-P/XI-2007 |
990 | # | # | $a 06600/MKRI-P/XI-2007 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :