Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum Administrasi Negara / Ridwan HR
Pengarang Ridwan HR
EDISI Cet.I
Penerbitan Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
Deskripsi Fisik xvii, 377 p. ;20 cm
ISBN 9797690288
Subjek Hukum Tata Negara
Abstrak Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Dari optik hukum administrasi, kiranya di era reformasi inilah seharusnya mulai ditumbuhkan dan dikembangkan pemikiran-pemikiran tentang perlunya merekonseptualisasikan dan mereposisi, serta merefungsionalisasi kedudukan hukum administrasi dalam peyelenggaraan pemerintahan, khususnya asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak, baik di pusat maupun daerah sehingga secara perlahan dan pasti diharapkan akan mangubah tatanan, instrumentasi, dan orientasi kahidupan penyelenggaraan pemerintah. Salah satu aspek penting dan menarik dalam buku ini adalah bagian-bagian yang mengisahkan adanya titik temu atau jalinan antara sisi hukum demokrasi dan hukum administrasi. Kajian terhadap bagian-bagian tersebut semangkin terasa penting di saat awan mendung sekarang ini masi menyelimuti sebagian besar wilayah penyelenggaraan pemerintahan indonesia.
Catatan p. 379
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000008097 342 RID h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000008098 342 RID h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000008309 342 RID h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018242 342 RID h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018241 342 RID h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018239 342 RID h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000008310 342 RID h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018240 342 RID h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000006865
005 20221101110515
008 221101################|##########|#ind##
020 # # $a 9797690288
035 # # $a 0010-0520006865
041 $a ind
082 # # $a 342
084 # # $a 342 RID h
100 0 # $a Ridwan HR
245 1 # $a Hukum Administrasi Negara /$c Ridwan HR
250 # # $a Cet.I
260 # # $a Jakarta :$b Raja Grafindo Persada,$c 2007
300 # # $a xvii, 377 p. ; $c 20 cm
504 # # $a p. 379
520 # # $a Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Dari optik hukum administrasi, kiranya di era reformasi inilah seharusnya mulai ditumbuhkan dan dikembangkan pemikiran-pemikiran tentang perlunya merekonseptualisasikan dan mereposisi, serta merefungsionalisasi kedudukan hukum administrasi dalam peyelenggaraan pemerintahan, khususnya asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak, baik di pusat maupun daerah sehingga secara perlahan dan pasti diharapkan akan mangubah tatanan, instrumentasi, dan orientasi kahidupan penyelenggaraan pemerintah. Salah satu aspek penting dan menarik dalam buku ini adalah bagian-bagian yang mengisahkan adanya titik temu atau jalinan antara sisi hukum demokrasi dan hukum administrasi. Kajian terhadap bagian-bagian tersebut semangkin terasa penting di saat awan mendung sekarang ini masi menyelimuti sebagian besar wilayah penyelenggaraan pemerintahan indonesia.
650 4 $a Hukum Tata Negara
990 # # $a 08097/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08097/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08097/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08098/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08098/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08098/MKRI-P/XI-2008
990 # # $a 08309/MKRI-P/XII-2008
990 # # $a 08309/MKRI-P/XII-2008
990 # # $a 08309/MKRI-P/XII-2008
990 # # $a 08310/MKRI-P/XII-2008
990 # # $a 08310/MKRI-P/XII-2008
990 # # $a 08310/MKRI-P/XII-2008
990 # # $a 18239/MKRI-P/X-2008
990 # # $a 18239/MKRI-P/X-2008
990 # # $a 18239/MKRI-P/X-2008
990 # # $a 18240/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18240/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18240/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18241/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18241/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18241/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18242/MKRI-P/XII-2008
990 # # $a 18242/MKRI-P/XII-2008
990 # # $a 18242/MKRI-P/XII-2008
Content Unduh katalog