Cite This        Tampung        Export Record
Judul Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum / Agussalim Andi Gadjong
Pengarang Agussalim Andi Gadjong
Penerbitan Bogor : , 2007
Deskripsi Fisik xvi,324 p.;23 cm. ;23 cm.
ISBN 9789794505274
Subjek Pemerintahan Daerah - Hukum dan Legislasi - Indonesia
Desentralisasi Dalam Pemerintahan
Abstrak Dalam buku ini, penulis memaparkan tentang landasan teori otonomi daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan, konsep legalitas dan kewenangan (atribusi, delegasi, mandat) pemerintah daerah, konsep bentuk dan susunan negara, konsep pembagian kekuasaan (general competence, ultravires, campuran) dan konsep negara hukum, serta konsep negara demokrasi. Analisis dimulai semenjak kemerdekaan RI sampai dengan pada masa Reformasi.
Catatan p.308-322
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000016019 352/GAD/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016018 352 AGU p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016017 352 AGU p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016016 352 AGU p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000007644
005 20221109014331
008 221109################|##########|#ind##
020 # # $a 9789794505274
035 # # $a 0010-0520007644
041 $a ind
082 # # $a 352
084 # # $a 352 AGU p
100 0 # $a Agussalim Andi Gadjong
245 1 # $a Pemerintahan Daerah : $b Kajian Politik dan Hukum /$c Agussalim Andi Gadjong
260 # # $a Bogor :$b ,$c 2007
300 # # $a xvi,324 p.;23 cm. ; $c 23 cm.
504 # # $a p.308-322
520 # # $a Dalam buku ini, penulis memaparkan tentang landasan teori otonomi daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan, konsep legalitas dan kewenangan (atribusi, delegasi, mandat) pemerintah daerah, konsep bentuk dan susunan negara, konsep pembagian kekuasaan (general competence, ultravires, campuran) dan konsep negara hukum, serta konsep negara demokrasi. Analisis dimulai semenjak kemerdekaan RI sampai dengan pada masa Reformasi.
650 4 $a Desentralisasi Dalam Pemerintahan
650 4 $a Pemerintahan Daerah - Hukum dan Legislasi - Indonesia
990 # # $a 16016/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16016/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16016/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16016/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16017/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16017/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16017/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16017/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16018/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16018/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16018/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16018/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16019/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16019/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16019/MKRI-P/XII-2009
990 # # $a 16019/MKRI-P/XII-2009
Content Unduh katalog