Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum / Agussalim Andi Gadjong

Judul	Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum / Agussalim Andi Gadjong
Pengarang	Agussalim Andi Gadjong
Penerbitan	Bogor : , 2007
Deskripsi Fisik	xvi,324 p.;23 cm. ;23 cm.
ISBN	9789794505274
Subjek	Pemerintahan Daerah - Hukum dan Legislasi - Indonesia Desentralisasi Dalam Pemerintahan
Abstrak	Dalam buku ini, penulis memaparkan tentang landasan teori otonomi daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan, konsep legalitas dan kewenangan (atribusi, delegasi, mandat) pemerintah daerah, konsep bentuk dan susunan negara, konsep pembagian kekuasaan (general competence, ultravires, campuran) dan konsep negara hukum, serta konsep negara demokrasi. Analisis dimulai semenjak kemerdekaan RI sampai dengan pada masa Reformasi.
Catatan	p.308-322
Bahasa	Indonesia
Bentuk Karya	Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca	Tidak ada kode yang sesuai

No Barcode	No. Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
00000016019	352/GAD/P	Dapat dipinjam	Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia pesan
00000016018	352 AGU p	Dapat dipinjam	Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia pesan
00000016017	352 AGU p	Dapat dipinjam	Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia pesan
00000016016	352 AGU p	Dapat dipinjam	Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia pesan

Tag	Ind1	Ind2	Isi
001			INLIS000000000007644
005			20221109014331
008			221109################\|##########\|#ind##
020	#	#	$a 9789794505274
035	#	#	$a 0010-0520007644
041			$a ind
082	#	#	$a 352
084	#	#	$a 352 AGU p
100	0	#	$a Agussalim Andi Gadjong
245	1	#	$a Pemerintahan Daerah : $b Kajian Politik dan Hukum /$c Agussalim Andi Gadjong
260	#	#	$a Bogor :$b ,$c 2007
300	#	#	$a xvi,324 p.;23 cm. ; $c 23 cm.
504	#	#	$a p.308-322
520	#	#	$a Dalam buku ini, penulis memaparkan tentang landasan teori otonomi daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan, konsep legalitas dan kewenangan (atribusi, delegasi, mandat) pemerintah daerah, konsep bentuk dan susunan negara, konsep pembagian kekuasaan (general competence, ultravires, campuran) dan konsep negara hukum, serta konsep negara demokrasi. Analisis dimulai semenjak kemerdekaan RI sampai dengan pada masa Reformasi.
650		4	$a Desentralisasi Dalam Pemerintahan
650		4	$a Pemerintahan Daerah - Hukum dan Legislasi - Indonesia
990	#	#	$a 16016/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16016/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16016/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16016/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16017/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16017/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16017/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16017/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16018/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16018/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16018/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16018/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16019/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16019/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16019/MKRI-P/XII-2009
990	#	#	$a 16019/MKRI-P/XII-2009

Content Unduh katalog

Karya Terkait :