Judul | Mekanisme pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah (Disertasi) |
Pengarang | Agussalim Andi Gadjong |
Penerbitan | Jakarta Universitas Islam Indonesia 2007 |
Deskripsi Fisik | xxii, 516 hlm.;23 cm.23 cm. |
ISBN | 8501. 000.026 |
Subjek | Pemerintahan Daerah |
Abstrak | Landasan teori dalam penelitian digunakan legalitas kewenangan dan teori kewenangan atribusi, delegasi, mandate, dengan meletakan pembagian kekuasaan Areal Division of power (vertical) dengan pola general competence dan ultra vires sebagai teori utama (grand theory), konsep bentuk dan susunan Negara, konsep Negara hukum, asas pemerintahan daerah serta konsep Negara demokrasi/ kedaulatan rakyat sebagai teori madya/teori pendamping (middle range theory). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif, berdasarkan data sekunder dalam klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, tersier, dengan mempergunakan pendekatan: yuridis-filosofis, yuridis-historis, yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendelegasian kewenangan memiliki justifikasi filosofis dalam cita dan ide bernegara, hakekat Negara kesatuan, dan konstitusi/UUD untuk menciptakan keseimbangan antara penguatan pemerintah di daerah dengan keutuhan dan kelangsungan “NKRI”. Pendelegasian kewenangan mempunyai sifat, bentuk, besaran yang berebeda, pelaksanaan, visi dan misi penyelenggara Negara dan pemerintahan dan kebijakan sosial politik, serta politik hukum yang dikedepankan oleh pemerintah dalam penerbitan dan pemberlakuan peraturan. |
Catatan | Indeks : Hlm. 512-513 Hlm. 500-511 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000021167 | 320.8/GAD/m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007722 | ||
005 | 20200508204103 | ||
008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 8501. 000.026 | ||
035 | 0010-0520007722 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 320.8 | |
084 | $a 320.8/GAD/m | ||
100 | 0 | $a Agussalim Andi Gadjong | |
245 | 0 | 0 | $a Mekanisme pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah (Disertasi) |
260 | $a Jakarta $b Universitas Islam Indonesia $c 2007 | ||
300 | $a xxii, 516 hlm.;23 cm.$c 23 cm. | ||
500 | $a Indeks : Hlm. 512-513 | ||
504 | $a Hlm. 500-511 | ||
520 | $a Landasan teori dalam penelitian digunakan legalitas kewenangan dan teori kewenangan atribusi, delegasi, mandate, dengan meletakan pembagian kekuasaan Areal Division of power (vertical) dengan pola general competence dan ultra vires sebagai teori utama (grand theory), konsep bentuk dan susunan Negara, konsep Negara hukum, asas pemerintahan daerah serta konsep Negara demokrasi/ kedaulatan rakyat sebagai teori madya/teori pendamping (middle range theory). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif, berdasarkan data sekunder dalam klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, tersier, dengan mempergunakan pendekatan: yuridis-filosofis, yuridis-historis, yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendelegasian kewenangan memiliki justifikasi filosofis dalam cita dan ide bernegara, hakekat Negara kesatuan, dan konstitusi/UUD untuk menciptakan keseimbangan antara penguatan pemerintah di daerah dengan keutuhan dan kelangsungan “NKRI”. Pendelegasian kewenangan mempunyai sifat, bentuk, besaran yang berebeda, pelaksanaan, visi dan misi penyelenggara Negara dan pemerintahan dan kebijakan sosial politik, serta politik hukum yang dikedepankan oleh pemerintah dalam penerbitan dan pemberlakuan peraturan. | ||
650 | 0 | $a Pemerintahan Daerah |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :