| Judul | Akibat hukum putusan mahkamah konstitusi perkara nomor 5/PUU-V/2007 mengenai calon perseorangan (independen) untuk menjadi bupati (Tesis) |
| Pengarang | Ina Zuchriyah |
| Penerbitan | Jakarta : Universitas Islam jakarta, 2011 |
| Deskripsi Fisik | ix, 111 hlm; 29 cm ;29 cm |
| ISBN | 7109143 |
| Subjek | Elections-Indonesia Legislator-Candidates Bupati- Calon Independen |
| Abstrak | Sejak adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan calon Independen (perseorangan), maka kalangan partai politik harus dapat menerima dan menanggapi keberadaan calon Independen tersebut secara professional. Dengan adanya putusan tersebut merupakan harapan baru bagi calon yang akan maju di kancah politik tanpa harus mengandalkan partai politik. Bahwa undang-undang 1945 pasal 28D Ayat (3) berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Jadi ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi seseorang yang bukan anggota partai politik yang disebut independen (perseorangan) untuk menjadi kepala daerah. Calon perseorangan merupakan dari perkembangan demokrasi. Dengan adanya tempat bagi calon perseorangan dapat menutup peluang partai-partai politik untuk memonopoli pengajuan calon kepala daerah yang justru dapat dipandang kurang demokrasi. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000023922 | 324.5/ZUC/a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007756 | ||
| 005 | 20210323055751 | ||
| 008 | 210323################|##########|#|## | ||
| 020 | # | # | $a 7109143 |
| 035 | # | # | $a 0010-0520007756 |
| 041 | $a ind | ||
| 082 | # | # | $a 324.5 |
| 084 | # | # | $a 324.5/ZUC/a |
| 100 | 0 | # | $a Ina Zuchriyah |
| 245 | 1 | # | $a Akibat hukum putusan mahkamah konstitusi perkara nomor 5/PUU-V/2007 mengenai calon perseorangan (independen) untuk menjadi bupati (Tesis) |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Universitas Islam jakarta,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a ix, 111 hlm; 29 cm ; $c 29 cm |
| 520 | # | # | $a Sejak adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan calon Independen (perseorangan), maka kalangan partai politik harus dapat menerima dan menanggapi keberadaan calon Independen tersebut secara professional. Dengan adanya putusan tersebut merupakan harapan baru bagi calon yang akan maju di kancah politik tanpa harus mengandalkan partai politik. Bahwa undang-undang 1945 pasal 28D Ayat (3) berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Jadi ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi seseorang yang bukan anggota partai politik yang disebut independen (perseorangan) untuk menjadi kepala daerah. Calon perseorangan merupakan dari perkembangan demokrasi. Dengan adanya tempat bagi calon perseorangan dapat menutup peluang partai-partai politik untuk memonopoli pengajuan calon kepala daerah yang justru dapat dipandang kurang demokrasi. |
| 650 | 4 | $a Bupati- Calon Independen | |
| 650 | 4 | $a Elections-Indonesia | |
| 650 | 4 | $a Legislator-Candidates | |
| 990 | # | # | $a 23922/MKRI-P/II-2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :