Cite This        Tampung        Export Record
Judul Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi
Pengarang Luthfi Widagdo Eddyono
EDISI Cet.1
Penerbitan Yogyakarta : Insignia Strat, 2013
Deskripsi Fisik xiv, 164p;21 cm ;21 cm
ISBN 9786021772102
Subjek hukum tata negara
Abstrak Buku ini memberi gambaran bagaimana mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara terbaru dengan kewenangan spesifik tetapi mampu menggerakan roda demokratisasi di Indonesia. Konteks yang ditawarkan didalam proses legal formal Mahkamah Konstitusi juga harus dilihat secara politis dan dimaknai dalam konteks demokratisasi. Permaknaan meluas inilah yang kemudian memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang mampu mengawal dan memastikan negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000022809 342.02/EDD/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000022936 342.02 LUT p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000022935 342.02/EDD/P Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009080
005 20221101101421
008 221101################|##########|#ind##
020 # # $a 9786021772102
035 # # $a 0010-0520009080
041 $a ind
082 # # $a 342.02
084 # # $a 342.02 LUT p
100 0 # $a Luthfi Widagdo Eddyono
245 1 # $a Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi
250 # # $a Cet.1
260 # # $a Yogyakarta :$b Insignia Strat,$c 2013
300 # # $a xiv, 164p;21 cm ; $c 21 cm
520 # # $a Buku ini memberi gambaran bagaimana mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara terbaru dengan kewenangan spesifik tetapi mampu menggerakan roda demokratisasi di Indonesia. Konteks yang ditawarkan didalam proses legal formal Mahkamah Konstitusi juga harus dilihat secara politis dan dimaknai dalam konteks demokratisasi. Permaknaan meluas inilah yang kemudian memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang mampu mengawal dan memastikan negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.
650 4 $a hukum tata negara
990 # # $a 022935/MKRI-P/X-2014
990 # # $a 022935/MKRI-P/X-2014
990 # # $a 22809/MKRI-P/I-2014
990 # # $a 22809/MKRI-P/I-2014
990 # # $a 22936/MKRI-P/X-2014
990 # # $a 22936/MKRI-P/X-2014
Content Unduh katalog