Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah / Soehino
Pengarang Soehino
EDISI Ed. 2
Penerbitan Yogyakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2004
Deskripsi Fisik x, 200 p. ;23 cm.
ISBN 979-503-410-3
Subjek Local government-Indonesia
Decentralization in government-Indonesia
Constitutional law-Indonesia
Abstrak Buku ini menguraikan perkembangan otonomi daerah di Indonesia dari mulai sebelum kemerdekaan sampai era reformasi. Pada tahun 1998, penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, menurut pandangan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI belum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Sehubungan dengan itu dikeluarkanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah dan wujud penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional akan dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang.
Catatan Hlm. 199-200
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000023319 352.092 SOE h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023318 352.092 SOE h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023321 352.092 SOE h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023320 352.092/SOE/h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009481
005 20221109012240
008 221109################|##########|#ind##
020 # # $a 979-503-410-3
035 # # $a 0010-0520009481
041 $a ind
082 # # $a 352.092
084 # # $a 352.092 SOE h
100 0 # $a Soehino
245 1 # $a Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah /$c Soehino
250 # # $a Ed. 2
260 # # $a Yogyakarta :$b Akbar Media Eka Sarana,$c 2004
300 # # $a x, 200 p. ; $c 23 cm.
504 # # $a Hlm. 199-200
520 # # $a Buku ini menguraikan perkembangan otonomi daerah di Indonesia dari mulai sebelum kemerdekaan sampai era reformasi. Pada tahun 1998, penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, menurut pandangan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI belum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Sehubungan dengan itu dikeluarkanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah dan wujud penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional akan dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang.
650 4 $a Constitutional law-Indonesia
650 4 $a Decentralization in government-Indonesia
650 4 $a Local government-Indonesia
990 # # $a 23318/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23318/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23318/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23319/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23319/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23319/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23320/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23320/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23320/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23321/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23321/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23321/MKRI-P/XI-2014
Content Unduh katalog