Cite This        Tampung        Export Record
Judul Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang / Himawan Estu Bagijo
Pengarang Himawan Estu Bagijo
EDISI ed.1
Penerbitan Yogyakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014
Deskripsi Fisik XXI, 425 hlm.; 23 cm ;23 cm
ISBN 9786021483633
Subjek Mahkamah Konstitusi
Judicial review-Indonesia
Judicial power-Indonesia; Law-Political aspects-Indonesia.
Abstrak Dalam buku ini diuraikan bahwa kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia yang demokratis yaitu aspek keabsahan (legaliteit beginsels), pembagian kekuasaan dan perlindungan HAM menjadi pilar utama yang harus diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas fungsi legislasi DPR-RI dilakukan MK melalui mekanisme judicial review yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (guardian of constitution). Melalui putusannya, MK menjadi jaminan perwujudan Negara Hukum Indonesia yang Demokratis.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000023641 342.59802 HIM n Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009484
005 20221103070532
008 221103################|##########|#ind##
020 # # $a 9786021483633
035 # # $a 0010-0520009484
041 $a ind
082 # # $a 342.59802
084 # # $a 342.59802 HIM n
100 0 # $a Himawan Estu Bagijo
245 1 # $a Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : $b Perwujudan negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang /$c Himawan Estu Bagijo
250 # # $a ed.1
260 # # $a Yogyakarta :$b PT. Gramedia Pustaka Utama,$c 2014
300 # # $a XXI, 425 hlm.; 23 cm ; $c 23 cm
520 # # $a Dalam buku ini diuraikan bahwa kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia yang demokratis yaitu aspek keabsahan (legaliteit beginsels), pembagian kekuasaan dan perlindungan HAM menjadi pilar utama yang harus diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas fungsi legislasi DPR-RI dilakukan MK melalui mekanisme judicial review yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (guardian of constitution). Melalui putusannya, MK menjadi jaminan perwujudan Negara Hukum Indonesia yang Demokratis.
650 4 $a Judicial power-Indonesia; Law-Political aspects-Indonesia.
650 4 $a Judicial review-Indonesia
650 4 $a Mahkamah Konstitusi
990 # # $a 23641/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23641/MKRI-P/XI-2014
Content Unduh katalog