Cite This        Tampung        Export Record
Judul Parlimentary threshold dan HAM dalam hukum tata negara di Indonesia / Erfandi
Pengarang Erfandi
EDISI Cet. 1
Penerbitan Malang : Setara Press, 2014
Deskripsi Fisik xvii, 167 hlm. ;23 cm
ISBN 978-602-1642-08-5
Subjek Hak asasi
Abstrak pemberlakuan parliamentary threshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR , DPD dan DPRD adalah inkonstitusional bahkan yang memberatkan partai politik serta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional provinsi dan kabupaten atau kota untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR ,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025544 341.485 98 ERF p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025541 341.485 98 ERF p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025542 341.485 98 ERF p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025543 341.485 98 ERF p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009974
005 20221108050014
007 ta
008 221108################g##########0#ind##
020 # # $a 978-602-1642-08-5
035 # # $a 0010-0921000009
082 # # $a 341.485 98
084 # # $a 341.485 98 ERF p
100 0 # $a Erfandi
245 1 # $a Parlimentary threshold dan HAM dalam hukum tata negara di Indonesia /$c Erfandi
250 # # $a Cet. 1
260 # # $a Malang :$b Setara Press,$c 2014
300 # # $a xvii, 167 hlm. ; $c 23 cm
520 # # $a pemberlakuan parliamentary threshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR , DPD dan DPRD adalah inkonstitusional bahkan yang memberatkan partai politik serta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional provinsi dan kabupaten atau kota untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR ,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota
650 # 4 $a Hak asasi
990 # # $a 25541
990 # # $a 25541
990 # # $a 25542
990 # # $a 25542
990 # # $a 25543
990 # # $a 25543
990 # # $a 25544
990 # # $a 25544
Content Unduh katalog