Detail Katalog
ID: 6205
Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan / Ahsin Thohari
Pengarang:
Ahsin Thohari
Ahsin Thohari
Penerbit:
Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat,
Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2004
2004
Bahasa:
ind
ind
Subjek
Judical Independence - Indonesia
Deskripsi Fisik:
XX iii,350 p; lll. ; 21 cm ; 21 cm
XX iii,350 p; lll. ; 21 cm ; 21 cm
ISBN:
9798981 359
9798981 359
Nomor Panggil:
347.59 AHS k
347.59 AHS k
Control Number:
INLIS000000000006205
INLIS000000000006205
BIB ID:
0010-0520006205
0010-0520006205
Catatan
Maksud dibentuknya komisi yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman indonesia adalahagar warga masyarakatdi luar struktur resmi lembaga parlemen dapat di libatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini di maksuduntuk menjaga danmenegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarka ke-tuhanan yang maha esa. dengan kehormatan dan keluhura martabatnya itu kakuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan diwujudkan dengan sekaligus di imbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman , baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Buku tidak masuk dalam perdebatan epistemologis soal mana lebih penting: pelaku atau strutur,tindakan atau struktur. Ia hadir dengan asumsi bahwa peran subjek memang penting dan "tidak bisa tidak" dalam sistem struktur. Bahkan sistem dan struktur itu sendiri kehilangan maknanya tnpa ada pelaku atau subjek. seperti kata Giddens, tidak ada "struktur" tanpa "pelaku". Buku ini mengkaji salah satu lembaga penting (subjek institusional) yang berisikanpara pelaku (subjek personal) yaitu komisi yudisial. Komisi ini merupaka sebuah institusi yang sangat penting keberadaannya dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan di sebuah negara.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
00000003764 |
347.59/THO/K |
Dapat dipinjam | Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia |
00000003766 |
347.59 AHS k |
Dapat dipinjam | Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia |
00000003765 |
347.59 AHS k |
Dapat dipinjam | Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia |
00000003758 |
347.59 AHS k |
Dapat dipinjam | Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia |
00000003755 |
347.59 AHS k |
Dapat dipinjam | Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia |
Format MARC21 - Total 19 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000000006205 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20241022042234 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0520006205 | 3 |
| 008 | _ |
_ |
241022################|##########|#ind## | 4 |
| 020 | # |
# |
$a 9798981 359 | 5 |
| 041 | _ |
_ |
$a ind | 6 |
| 082 | # |
# |
$a 347.59 | 7 |
| 084 | # |
# |
$a 347.59 AHS k | 8 |
| 100 | _ |
# |
$a Ahsin Thohari | 9 |
| 245 | 1 |
# |
$a Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan /$c Ahsin Thohari | 10 |
| 260 | # |
# |
$a Jakarta :$b Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat,$c 2004 | 11 |
| 300 | # |
# |
$a XX iii,350 p; lll. ; 21 cm ; $c 21 cm | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Maksud dibentuknya komisi yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman indonesia adalahagar warga masyarakatdi luar struktur resmi lembaga parlemen dapat di libatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini di maksuduntuk menjaga danmenegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarka ke-tuhanan yang maha esa. dengan kehormatan dan keluhura martabatnya itu kakuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan diwujudkan dengan sekaligus di imbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman , baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Buku tidak masuk dalam perdebatan epistemologis soal mana lebih penting: pelaku atau strutur,tindakan atau struktur. Ia hadir dengan asumsi bahwa peran subjek memang penting dan "tidak bisa tidak" dalam sistem struktur. Bahkan sistem dan struktur itu sendiri kehilangan maknanya tnpa ada pelaku atau subjek. seperti kata Giddens, tidak ada "struktur" tanpa "pelaku". Buku ini mengkaji salah satu lembaga penting (subjek institusional) yang berisikanpara pelaku (subjek personal) yaitu komisi yudisial. Komisi ini merupaka sebuah institusi yang sangat penting keberadaannya dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan di sebuah negara. | 13 |
| 650 | _ |
4 |
$a Judical Independence - Indonesia | 14 |
| 990 | # |
# |
$a 03764/MKRI-P/V-2006 | 15 |
| 990 | # |
# |
$a 03766/MKRI-P/V-2006 | 16 |
| 990 | # |
# |
$a 03765/MKRI-P/V-2006 | 17 |
| 990 | # |
# |
$a 03758/MKRI-P/V-2008 | 18 |
| 990 | # |
# |
$a 03755/MKRI-P/V-2006 | 19 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 23 Jan 2008
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Disetujui OPAC: 08 May 2020