Pertambangan-Undang-Undang dan Peraturan -- Pertambangan-Kebijakan Pemerintah

Tesis ini berjudul penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah yang berimplikasi tindak pidana dibidang pertambangan. Konsep sanksi pidana dalam pasal 165 undang-undang nomor 4 tahun 2009 ini menggunakan terminology yaitu larangan mengeluarkan izin yaitu IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan larangan penyalahgunaan wewenang. Adapun melalui pengkajian beberapa peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa unsur bahwa penyalahgunaan wewenang pertama kali dapat ditemukan didalam kitab Undang-undang hukum pidana yaitu pada pasal 421,424,425 KUHP. Adapun dalam Bab terakhir penelitian ini telah diberikan saran untuk pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan dimasa depan yaitu seyogyanya rumusan pada pasal 165 dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 lebih dipertegas untuk menghindari terjadi konflik norma.