Indonesia. Mahkamah Konstitusi -- Local election - Indonesia -- Election law - Indonesia

p. 197 - 207 ; Persoalan lembaga negara yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini banyak mendapat sorotan dari publik. Seiring dengan diselenggarakannya pemilihan kepada daerah secara langsung proses penanganan sengketa peemilukada juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Buku ini mencoba mengupas permasalahan yang muncul terkait kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada. Kajian yang komprehensif mulai dari latar belakang pengambilan kewenangan, perdebatan politis dan hukum sampai dengan contoh sengketa dianalisis yang menghasilkan pemahaman terhadap fakta hukum yang berlaku.