Detail Katalog

ID: 9134

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Pertanggungjawaban pidana pemegang jabatan dalam kaitan tindak pidana korupsi (Disertasi)

Pengarang:
Maiyasyak Johan

Penerbit:
Universitas Padjadjaran

Tempat Terbit:
Bandung

Tahun Terbit:
2010

Bahasa:
ind

Deskripsi Fisik:
xv, 398 hlm.; 28 cm

ISBN:
L3F 04154

Nomor Panggil:
364.1/JOH/p

Control Number:
INLIS000000000009134

BIB ID:
0010-0520009134

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000009134	1
005	`_`	`_`	20200508204651	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a L3F 04154	4
035	`_`	`_`	0010-0520009134	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 364.1	7
084	`_`	`_`	$a 364.1/JOH/p	8
100	`_`	`_`	$a Maiyasyak Johan	9
245	`_`	`_`	$a Pertanggungjawaban pidana pemegang jabatan dalam kaitan tindak pidana korupsi (Disertasi)	10
260	`_`	`_`	$a Bandung $b Universitas Padjadjaran $c 2010	11
300	`_`	`_`	$a xv, 398 hlm.; 28 cm$c 28 cm	12
520	`_`	`_`	$a Penelitian dalam disertasi ini memperlihatkan bahwa pertanggung jawaban administrative dikenakan pada pemangku jabatan apabila melanggar sumpah atau janji Pegawai Negri Sipil dan sumpah/janji jabatan serta pelanggaran disiplin pegawai negri sipil tingkat berat yang juga dikaitkan apabila terkena sanksi pidana tertentu. Pertanggungjawaban perdata didasarkan atas adanya “perbuatan melawan hukum” dan pertanggung jawaban pidana dikenakan atas adanya unsur “kesalahan” serta tidak adanya “alasan pembenar”. Dijumpai pemahaman dan penerapan keliru yang menjadikan Undang-undang pemberatasan korupsi diterapkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undang perbankan, kehutanan dan lain sebagainya. Untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan diperlukan pencerahan dan sosialisasi asas “lex specialis systematic” dalam penegakan hukum pidana, peningkatan pengadilan tata usaha Negara menjadi pengadilan administrasi dengan perluasan kompetensi yang mencakup pula kewenangan untuk mengadili pemangku jabatan yang melakukan pelanggaran hukum administrasi Negara, selanjutnya mengadopsi dan melakukan harmonisasi ketentuan UNCAC 2003 terkait.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 13 Feb 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Maiyasyak Johan Dari Universitas Padjadjaran Tahun 2010