Detail Katalog

ID: 9501
Cover Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstusi / Janedjri M. Gaffar

Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstusi / Janedjri M. Gaffar

Edisi: ed.1

Pengarang:
Janedjri M. Gaffar
Penerbit:
Konstitusi Press,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2013
Bahasa:
ind
Subjek
Hukum Pemilu Pemilu-Indonesia, Election law-Indonesia Elections-Indonesia
Deskripsi Fisik:
xvi, 236 hlm. ; 21cm
ISBN:
978-602-7995-04-08
Nomor Panggil:
342.07 JAN h
Control Number:
INLIS000000000009501
BIB ID:
0010-0520009501
Catatan
Indeks : p.223-231 ; p.207-222 ; Buku ini merupakan ikhtiar penulis menghimpun dan membahas secara sistematis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi terkait hukum pemilihan umum (Pemilu). Hukum pemilu yang terbentuk dari putusan MK tidak hanya meliputi putusan yang dikabulkan, melainkan juga putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), bahkan putusan yang menolak permohonan. Prinsip-prinsip hukum pemilu baru banyak dihasilkan dari ijtihad hakim dalam pengujian undang-undang dan mengadili perselisihan hasil pemilu. Dengan penafsiran norma konstitusi dan norma undang-undang dalam putusan yang final and binding ini, tafsir MK berpengaruh pada pembentukan undang-undang pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Dalam buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran model putusan MK dan rangkaian putusan. Perselisihan hasil pemilu yang ajeg berdasarkan ratio decidensi putusan sebelumnya (faktor-faktor yang esensial dalam sebuah putusan). MK telah banyak melakukan tafsir konstitusional atas undang-undang yang belum memenuhi keadilan yang tergolong landmark decisions. Putusan-putusan MK telah melahirkan prinsip-prinsip hukum pemilu baru. Prinsip-prinsip tersebut penting diketahui sebagai pedoman praktik penegakan hukum pemilu dan kebutuhan pengembangan keilmuan.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025668 342.07/GAF/h Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Dipinjam
00000026863 342.07 JAN h Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000027209 342.07 JAN h Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 20 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000009501 1
005 _ _ 20230220031423 2
035 # # $a 0010-0520009501 3
008 _ _ 230220################g##########0#ind## 4
020 # # $a 978-602-7995-04-08 5
041 _ _ $a ind 6
082 # # $a 342.07 7
084 # # $a 342.07 JAN h 8
100 _ # $a Janedjri M. Gaffar 9
245 1 # $a Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstusi /$c Janedjri M. Gaffar 10
250 # # $a ed.1 11
260 # # $a Jakarta :$b Konstitusi Press,$c 2013 12
300 # # $a xvi, 236 hlm. ; $c 21cm 13
500 # # $a Indeks : p.223-231 14
504 # # $a p.207-222 15
520 # # $a Buku ini merupakan ikhtiar penulis menghimpun dan membahas secara sistematis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi terkait hukum pemilihan umum (Pemilu). Hukum pemilu yang terbentuk dari putusan MK tidak hanya meliputi putusan yang dikabulkan, melainkan juga putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), bahkan putusan yang menolak permohonan. Prinsip-prinsip hukum pemilu baru banyak dihasilkan dari ijtihad hakim dalam pengujian undang-undang dan mengadili perselisihan hasil pemilu. Dengan penafsiran norma konstitusi dan norma undang-undang dalam putusan yang final and binding ini, tafsir MK berpengaruh pada pembentukan undang-undang pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Dalam buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran model putusan MK dan rangkaian putusan. Perselisihan hasil pemilu yang ajeg berdasarkan ratio decidensi putusan sebelumnya (faktor-faktor yang esensial dalam sebuah putusan). MK telah banyak melakukan tafsir konstitusional atas undang-undang yang belum memenuhi keadilan yang tergolong landmark decisions. Putusan-putusan MK telah melahirkan prinsip-prinsip hukum pemilu baru. Prinsip-prinsip tersebut penting diketahui sebagai pedoman praktik penegakan hukum pemilu dan kebutuhan pengembangan keilmuan. 16
650 _ 4 $a Hukum Pemilu; Pemilu-Indonesia, Election law-Indonesia; Elections-Indonesia 17
990 # # $a 25668/MKRI-P/IV-2017 18
990 # # $a 26863/MKRI-P/XII-2021 19
990 # # $a 27209/MKRI-P/I-2023 20
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 24 Jun 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export