Detail Katalog
ID: 9501
Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstusi / Janedjri M. Gaffar
Edisi: ed.1
Pengarang:
Janedjri M. Gaffar
Janedjri M. Gaffar
Penerbit:
Konstitusi Press,
Konstitusi Press,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2013
2013
Bahasa:
ind
ind
Subjek
Hukum Pemilu
Pemilu-Indonesia, Election law-Indonesia
Elections-Indonesia
Deskripsi Fisik:
xvi, 236 hlm. ; 21cm
xvi, 236 hlm. ; 21cm
ISBN:
978-602-7995-04-08
978-602-7995-04-08
Nomor Panggil:
342.07 JAN h
342.07 JAN h
Control Number:
INLIS000000000009501
INLIS000000000009501
BIB ID:
0010-0520009501
0010-0520009501
Catatan
Indeks : p.223-231 ; p.207-222 ; Buku ini merupakan ikhtiar penulis menghimpun dan membahas secara sistematis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi terkait hukum pemilihan umum (Pemilu). Hukum pemilu yang terbentuk dari putusan MK tidak hanya meliputi putusan yang dikabulkan, melainkan juga putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), bahkan putusan yang menolak permohonan. Prinsip-prinsip hukum pemilu baru banyak dihasilkan dari ijtihad hakim dalam pengujian undang-undang dan mengadili perselisihan hasil pemilu. Dengan penafsiran norma konstitusi dan norma undang-undang dalam putusan yang final and binding ini, tafsir MK berpengaruh pada pembentukan undang-undang pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Dalam buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran model putusan MK dan rangkaian putusan. Perselisihan hasil pemilu yang ajeg berdasarkan ratio decidensi putusan sebelumnya (faktor-faktor yang esensial dalam sebuah putusan). MK telah banyak melakukan tafsir konstitusional atas undang-undang yang belum memenuhi keadilan yang tergolong landmark decisions. Putusan-putusan MK telah melahirkan prinsip-prinsip hukum pemilu baru. Prinsip-prinsip tersebut penting diketahui sebagai pedoman praktik penegakan hukum pemilu dan kebutuhan pengembangan keilmuan.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
00000025668 |
342.07/GAF/h |
Dapat dipinjam | Mahkamah Konstitusi RI | Dipinjam |
00000026863 |
342.07 JAN h |
Dapat dipinjam | Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia |
00000027209 |
342.07 JAN h |
Dapat dipinjam | Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia |
Format MARC21 - Total 20 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000000009501 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20230220031423 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0520009501 | 3 |
| 008 | _ |
_ |
230220################g##########0#ind## | 4 |
| 020 | # |
# |
$a 978-602-7995-04-08 | 5 |
| 041 | _ |
_ |
$a ind | 6 |
| 082 | # |
# |
$a 342.07 | 7 |
| 084 | # |
# |
$a 342.07 JAN h | 8 |
| 100 | _ |
# |
$a Janedjri M. Gaffar | 9 |
| 245 | 1 |
# |
$a Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstusi /$c Janedjri M. Gaffar | 10 |
| 250 | # |
# |
$a ed.1 | 11 |
| 260 | # |
# |
$a Jakarta :$b Konstitusi Press,$c 2013 | 12 |
| 300 | # |
# |
$a xvi, 236 hlm. ; $c 21cm | 13 |
| 500 | # |
# |
$a Indeks : p.223-231 | 14 |
| 504 | # |
# |
$a p.207-222 | 15 |
| 520 | # |
# |
$a Buku ini merupakan ikhtiar penulis menghimpun dan membahas secara sistematis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi terkait hukum pemilihan umum (Pemilu). Hukum pemilu yang terbentuk dari putusan MK tidak hanya meliputi putusan yang dikabulkan, melainkan juga putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), bahkan putusan yang menolak permohonan. Prinsip-prinsip hukum pemilu baru banyak dihasilkan dari ijtihad hakim dalam pengujian undang-undang dan mengadili perselisihan hasil pemilu. Dengan penafsiran norma konstitusi dan norma undang-undang dalam putusan yang final and binding ini, tafsir MK berpengaruh pada pembentukan undang-undang pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Dalam buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran model putusan MK dan rangkaian putusan. Perselisihan hasil pemilu yang ajeg berdasarkan ratio decidensi putusan sebelumnya (faktor-faktor yang esensial dalam sebuah putusan). MK telah banyak melakukan tafsir konstitusional atas undang-undang yang belum memenuhi keadilan yang tergolong landmark decisions. Putusan-putusan MK telah melahirkan prinsip-prinsip hukum pemilu baru. Prinsip-prinsip tersebut penting diketahui sebagai pedoman praktik penegakan hukum pemilu dan kebutuhan pengembangan keilmuan. | 16 |
| 650 | _ |
4 |
$a Hukum Pemilu; Pemilu-Indonesia, Election law-Indonesia; Elections-Indonesia | 17 |
| 990 | # |
# |
$a 25668/MKRI-P/IV-2017 | 18 |
| 990 | # |
# |
$a 26863/MKRI-P/XII-2021 | 19 |
| 990 | # |
# |
$a 27209/MKRI-P/I-2023 | 20 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 24 Jun 2015
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Disetujui OPAC: 08 May 2020