Menampilkan 1 - 5 dari 5 hasil (5.0541021823883 detik)

Pilih semua      

1     Kedudukan dan wewenang Nagari dalam sistem ketatanegaraan dikaitkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jenis Bahan Monograf Pengarang Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Penerbitan Padang: Universitas Airlangga 2006 Konten Digital Tidak Ada Data Ketersediaan 2 dari 2 ekslempar Nomor Panggil 320.84/KED Artikel Tidak ada data

2     Analisa peran Camat di Bekasi Selatan dan Gambir (Tesis) Jenis Bahan Tesis Pengarang Sri Handayani Penerbitan Jakarta : Universitas Indonesia, 2008 Konten Digital Tidak Ada Data Ketersediaan 1 dari 1 ekslempar Nomor Panggil 320.85/HAN/a Artikel Tidak ada data

3     Mekanisme pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah (Disertasi) Jenis Bahan Monograf Pengarang Agussalim Andi Gadjong Penerbitan Jakarta: Universitas Islam Indonesia 2007 Konten Digital Tidak Ada Data Ketersediaan 1 dari 1 ekslempar Nomor Panggil 320.8/GAD/m Artikel Tidak ada data

4     Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 63 ayat (2)] Jenis Bahan Monograf Penerbitan Konten Digital Tidak Ada Data Ketersediaan 0 dari 0 ekslempar Nomor Panggil 320 Artikel Tidak ada data

5     Hukum Pemerintahan Daerah : Dalam Penafsiran Mahkamah Konstitusi / Alboin Pasaribu, Ananthia Ayu Devitasari, Mohammad Mahrus Ali Jenis Bahan Monograf Pengarang Alboin Pasaribu Ananthia Ayu Devitasari Mohammad Mahrus Ali Penerbitan Depok : Rajawali Pers, 2021 Konten Digital Tidak Ada Data Ketersediaan 2 dari 2 ekslempar Nomor Panggil 352.14 ALB h Artikel Tidak ada data

Lebih Spesifik :