Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstusi / Janedjri M. Gaffar
Pengarang Janedjri M. Gaffar
EDISI ed.1
Penerbitan Jakarta : Konstitusi Press, 2013
Deskripsi Fisik xvi, 236 hlm. ;21cm
ISBN 978-602-7995-04-08
Subjek Hukum Pemilu; Pemilu-Indonesia, Election law-Indonesia; Elections-Indonesia
Abstrak Buku ini merupakan ikhtiar penulis menghimpun dan membahas secara sistematis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi terkait hukum pemilihan umum (Pemilu). Hukum pemilu yang terbentuk dari putusan MK tidak hanya meliputi putusan yang dikabulkan, melainkan juga putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), bahkan putusan yang menolak permohonan. Prinsip-prinsip hukum pemilu baru banyak dihasilkan dari ijtihad hakim dalam pengujian undang-undang dan mengadili perselisihan hasil pemilu. Dengan penafsiran norma konstitusi dan norma undang-undang dalam putusan yang final and binding ini, tafsir MK berpengaruh pada pembentukan undang-undang pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Dalam buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran model putusan MK dan rangkaian putusan. Perselisihan hasil pemilu yang ajeg berdasarkan ratio decidensi putusan sebelumnya (faktor-faktor yang esensial dalam sebuah putusan). MK telah banyak melakukan tafsir konstitusional atas undang-undang yang belum memenuhi keadilan yang tergolong landmark decisions. Putusan-putusan MK telah melahirkan prinsip-prinsip hukum pemilu baru. Prinsip-prinsip tersebut penting diketahui sebagai pedoman praktik penegakan hukum pemilu dan kebutuhan pengembangan keilmuan.
Catatan Indeks : p.223-231
p.207-222
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025668 342.07/GAF/h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000026863 342.07 JAN h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000027209 342.07 JAN h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009501
005 20230220031423
008 230220################g##########0#ind##
020 # # $a 978-602-7995-04-08
035 # # $a 0010-0520009501
041 $a ind
082 # # $a 342.07
084 # # $a 342.07 JAN h
100 0 # $a Janedjri M. Gaffar
245 1 # $a Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstusi /$c Janedjri M. Gaffar
250 # # $a ed.1
260 # # $a Jakarta :$b Konstitusi Press,$c 2013
300 # # $a xvi, 236 hlm. ; $c 21cm
500 # # $a Indeks : p.223-231
504 # # $a p.207-222
520 # # $a Buku ini merupakan ikhtiar penulis menghimpun dan membahas secara sistematis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi terkait hukum pemilihan umum (Pemilu). Hukum pemilu yang terbentuk dari putusan MK tidak hanya meliputi putusan yang dikabulkan, melainkan juga putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), bahkan putusan yang menolak permohonan. Prinsip-prinsip hukum pemilu baru banyak dihasilkan dari ijtihad hakim dalam pengujian undang-undang dan mengadili perselisihan hasil pemilu. Dengan penafsiran norma konstitusi dan norma undang-undang dalam putusan yang final and binding ini, tafsir MK berpengaruh pada pembentukan undang-undang pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Dalam buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran model putusan MK dan rangkaian putusan. Perselisihan hasil pemilu yang ajeg berdasarkan ratio decidensi putusan sebelumnya (faktor-faktor yang esensial dalam sebuah putusan). MK telah banyak melakukan tafsir konstitusional atas undang-undang yang belum memenuhi keadilan yang tergolong landmark decisions. Putusan-putusan MK telah melahirkan prinsip-prinsip hukum pemilu baru. Prinsip-prinsip tersebut penting diketahui sebagai pedoman praktik penegakan hukum pemilu dan kebutuhan pengembangan keilmuan.
650 4 $a Hukum Pemilu; Pemilu-Indonesia, Election law-Indonesia; Elections-Indonesia
990 # # $a 25668/MKRI-P/IV-2017
990 # # $a 26863/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 27209/MKRI-P/I-2023
Content Unduh katalog